Workshop Analisis Data Kota Bontang merupakan kegiatan pelatihan yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mengolah serta menganalisis data pembangunan daerah. Melalui workshop ini, peserta dibekali pemahaman mengenai teknik pengumpulan, pengolahan, visualisasi, hingga interpretasi data yang relevan dengan kebutuhan Kota Bontang. Kegiatan ini juga menjadi wadah berbagi pengetahuan dan praktik terbaik dalam pemanfaatan data sebagai dasar perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.
Kegiatan koordinasi awal rencana penyusunan Human Capital Development Plan (HCDP) dilaksanakan sebagai langkah persiapan dalam merumuskan arah kebijakan pengembangan SDM di lingkungan Pemerintah Kota. Pertemuan ini diikuti oleh Sekretaris Bapperida yang berperan dalam memberikan arahan, menyampaikan masukan, serta memastikan proses penyusunan HCDP sejalan dengan visi pembangunan daerah.
Ekspose Dokumen Laporan Akhir Kajian dan Draf Raperda BUMD Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) Kota Bontang Tahun 2025 merupakan kegiatan resmi yang dilaksanakan untuk memaparkan hasil akhir kajian akademik serta rancangan peraturan daerah terkait pembentukan/penataan BUMD AUJ di Kota Bontang. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, klarifikasi, dan penyempurnaan substansi dokumen sebelum ditetapkan menjadi regulasi daerah. Peserta kegiatan meliputi pemerintah daerah, DPRD, akademisi, serta pemangku kepentingan terkait, dengan harapan dokumen kajian dan draf Raperda dapat disusun secara komprehensif, akuntabel, dan sesuai kebutuhan pembangunan daerah.
Kegiatan Ekspose Dokumen Laporan Akhir Kajian RPKD Kemiskinan Tahun 2025–2029 Kota Bontang merupakan forum resmi untuk memaparkan hasil akhir kajian penyusunan Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) yang menjadi acuan perencanaan strategis Pemerintah Kota Bontang dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan substansi dokumen kepada para pemangku kepentingan, memperoleh masukan serta penyelarasan kebijakan, sehingga RPKD yang disusun dapat menjadi pedoman yang komprehensif, realistis, dan terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
