Bontang, 1 Juli 2025 – Dalam rangka mewujudkan tata kelola kepegawaian yang akuntabel dan efisien, Pemerintah Kota Bontang melalui Bidang Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur, dan Kewilayahan menggelar kegiatan Pembahasan Perhitungan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) bagi Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan. Acara ini dipimpin oleh Muji Esti Wahyudi, ST, M.Si, JF-Perencana Ahli Muda. Dalam sambutannya, Muji Esti menekankan bahwa jabatan Surveyor Pemetaan memiliki peran penting yang tersebar di hampir seluruh unit kerja pemerintahan. Meski demikian, kebutuhan beban kerja akan bervariasi tergantung fungsi dan peran masing-masing, terutama yang berkaitan langsung dengan pertanahan dan pemetaan tematik. “Indonesia sudah jauh melangkah dalam penguatan sistem geospasial. Sejak 2011, kita telah memiliki Undang-Undang Informasi Geospasial yang menjadi payung hukum kuat. Dan kini, melalui kebijakan Satu Data Indonesia dan Satu Peta Nasional, kita dituntut menghadirkan data yang terintegrasi dan akurat, termasuk dalam aspek pemetaan,” ujar Muji Esti. Ia menambahkan bahwa berdasarkan data dari BIG, terdapat lebih dari 300 jenis informasi geospasial dasar dan tematik di berbagai kementerian dan lembaga, termasuk daerah. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan SDM fungsional di bidang pemetaan tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam menyusun beban kerja yang proporsional, berbasis kebutuhan riil di lapangan. Dengan adanya pembahasan ini, diharapkan Pemerintah Kota Bontang dapat menyusun kebutuhan jabatan fungsional Surveyor Pemetaan yang tepat, efektif, dan selaras dengan arah pembangunan geospasial nasional. Informasi selengkapnya cek di Facebook: PPID Bapperida-Btg
“Salam Perencana”
